MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya membangun daerah yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok rentan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Langkah itu diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan yang digelar di Ruang Serbaguna Bappelitbangda Mahulu, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Mahulu Suhuk, mewakili Bupati Angela Idang Belawan, menjadi forum bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi yang akan menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah tahun depan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, Suhuk mengatakan Musrenbang Tematik merupakan bagian penting dalam memastikan proses pembangunan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik.
“Musrenbang Tematik Kelompok Rentan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui forum ini, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.
Lebih dari itu, hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ia menegaskan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, hingga komunitas adat terpencil, harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” ucapnya.
Karena itu, Musrenbang Tematik dinilai menjadi ruang strategis untuk menghimpun berbagai masukan yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pembangunan inklusif tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar terwujud melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lanjut usia, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, serta komunitas adat terpencil harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pembangunan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.
Melalui Musrenbang Tematik tersebut, Pemkab Mahulu berharap penyusunan RKPD Tahun 2027 mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan yang maju, merata, dan berkelanjutan. (*)
