MAHAKAM ULU – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, membawa persoalan mendasar pelayanan publik di daerah perbatasan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam audiensi yang diterima Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Angela meminta perhatian pemerintah pusat terhadap nasib tenaga kesehatan dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum terakomodasi dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pertemuan yang turut dihadiri Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Aba Subagja itu menjadi forum bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu menyampaikan tantangan penyediaan layanan dasar di wilayah perbatasan dan terpencil.
Bupati Angela Idang Belawan mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi utama pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius, mengingat kondisi geografis Mahulu yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua layanan publik yang sangat krusial bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan dan wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga pelayanan di daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan masih terdapat sekitar 67 tenaga kesehatan, terdiri atas dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, yang belum terakomodasi dalam formasi ASN, baik melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena para tenaga kesehatan tersebut tetap menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat meski belum memperoleh kepastian status maupun penghasilan yang layak.
“Tercatat sekitar 67 tenaga kesehatan belum terakomodasi dalam formasi ASN. Mereka tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum memperoleh penghasilan yang memadai karena belum masuk dalam skema ASN,” ucapnya.
Selain sektor kesehatan, ia juga menyoroti kondisi guru PAUD di Mahulu.
Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mahulu, ia menyampaikan bahwa sebagian besar lembaga PAUD di daerah tersebut dikelola oleh yayasan swasta sehingga para gurunya belum memiliki status sebagai ASN.
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Mahulu memberikan bantuan insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu kesejahteraan guru PAUD.
Namun, menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar keberlangsungan layanan pendidikan usia dini semakin terjamin.
“Para guru PAUD memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini. Karena itu, kami berharap ada solusi dan kebijakan yang dapat memberikan kepastian serta meningkatkan kesejahteraan mereka agar pelayanan pendidikan anak usia dini semakin optimal,” tuturnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap Kementerian PANRB dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di daerah perbatasan.
Dukungan kebijakan itu dinilai penting untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mahakam Ulu. (*)
