MAHAKAM ULU – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) selangkah lebih dekat menjadi lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Mahulu menyatakan siap memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat setelah daerah itu masuk dalam kategori calon lokasi prioritas hasil asesmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat menghadiri Koordinasi Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Atria Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 10–12 Juni 2026.
Bupati didampingi Kepala Bappelitbangda Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala Dinas PUPR Didik Subagya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Mahulu Radhitya Wibawa, serta Ketua TP3D Mahulu Bonifasius Belawan Geh.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan masuknya Mahulu sebagai calon lokasi prioritas merupakan peluang besar untuk memperkuat pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman yang selama ini menghadapi tantangan akses pendidikan.
“Kami menyambut baik hasil asesmen yang menempatkan Mahakam Ulu sebagai calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026. Ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,” katanya.
Menurutnya, kegiatan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen dan verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan Pemkab Mahulu.
Meski telah masuk daftar prioritas, pemerintah daerah masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan daerah, hingga aspek teknis penyelenggaraan.
Karena itu, Pemkab Mahulu menyatakan siap menuntaskan seluruh kebutuhan agar proses penetapan lokasi dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen penuh dalam menyiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan daerah, hingga pemenuhan persyaratan teknis,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi nantinya tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di Mahakam Ulu.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap proses penetapan dapat berjalan optimal sehingga Sekolah Nasional Terintegrasi benar-benar hadir dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di Mahakam Ulu,” tuturnya.
Kegiatan koordinasi diikuti kepala daerah beserta perangkat daerah terkait dari berbagai wilayah di Indonesia yang dibagi ke dalam lima kelompok pembahasan.
Kabupaten Mahulu tergabung dalam Kelompok V bersama Kota Tarakan, Kabupaten Pasaman Barat, Bangka Tengah, dan Hulu Sungai Tengah. Forum tersebut membahas usulan masing-masing daerah, pleno internal, serta penyusunan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari proses penetapan lokasi SNT secara nasional.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nandana Aditya Bhaswara, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara Febry H.J. Dien, serta Ketua Tim Kerja Kelembagaan Direktorat PKPLK Wiwiet Heriyanto. (*)
