MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memetakan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional sebagai bahan percepatan implementasi di daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang, seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026).
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden RI, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah percepatan.
Kegiatan yang difasilitasi Badan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) itu dibuka Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Plh Sekda Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil, Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, serta para sekretaris daerah se-Kalimantan.
Ia mengatakan, forum tersebut penting untuk memastikan program prioritas pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan dilaksanakan secara efektif hingga tingkat daerah.
“Rakor ini bertujuan membangun koordinasi dan komunikasi, serta memastikan implementasi terhadap 10 program prioritas Presiden RI, mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai dengan terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Menurutnya, Pemkab Mahulu telah melakukan pemetaan terhadap berbagai program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayahnya.
Pemetaan dilakukan untuk melihat perkembangan sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program.
Pemkab Mahulu juga secara rutin menyampaikan perkembangan program melalui sistem pelaporan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program-program tersebut di daerah, termasuk melihat perkembangan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya,” ucapnya.
Ia menambahkan, berbagai capaian dan perkembangan pelaksanaan program di Mahulu telah dilaporkan melalui laman BSKDN sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi.
Hasil rakor regional tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut Pemkab Mahulu untuk mengoptimalkan sejumlah program strategis pemerintah pusat.
“Ada beberapa hal yang akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini, terutama terkait Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta beberapa program lainnya yang sudah dapat disinergikan maupun yang masih dalam proses persiapan pelaksanaan ke depan,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan tersebut. (*)
