MAHULU — Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, masuk dalam kategori calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Tahun 2026.
Peluang tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi Penetapan Lokasi Penyelenggaraan SNT Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal di Atria Hotel Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan berlangsung pada 10–12 Juni 2026 sebagai tindak lanjut hasil asesmen dan verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi SNT yang diajukan Pemkab Mahulu.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Bappelitbangda Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala PUPR Mahulu Didik Subagya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Mahulu Radhitya Wibawa, dan Ketua TP3D Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh.
Mahulu tergabung dalam kelompok lima bersama Kabupaten Tarakan, Pasaman Barat, Bangka Tengah, dan Hulu Sungai Tengah. Pembahasan kelompok berlangsung di Ruang Ivory, Lantai G, Hotel Atria.
Agenda koordinasi meliputi pembahasan usulan masing-masing daerah, pleno internal, hingga penyusunan rencana tindak lanjut sebelum penetapan lokasi SNT secara nasional.
Ia mengatakan, masuknya Mahulu dalam calon lokasi prioritas SNT menjadi peluang strategis untuk memperkuat layanan pendidikan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Kami menyambut baik hasil asesmen yang menempatkan Mahakam Ulu sebagai calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026. Ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman,” katanya.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dipastikan sebelum lokasi SNT ditetapkan.
Di antaranya kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis penyelenggaraan.
Pemkab Mahulu, lanjutnya, siap memenuhi kebutuhan tersebut agar proses penetapan dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen penuh dalam menyiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan daerah, hingga pemenuhan persyaratan teknis,” ucapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nandana Aditya Bhaswara, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara Febry H.J. Dien, serta Ketua Tim Kerja Kelembagaan Dit. PKPLK Wiwiet Heriyanto.
Menurutnya, kehadiran SNT di Mahulu nantinya diharapkan tidak hanya menambah fasilitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap proses penetapan dapat berjalan optimal sehingga SNT benar-benar hadir dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di Mahakam Ulu,” tuturnya.
Pemkab Mahulu menilai penguatan layanan pendidikan menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pembangunan SDM di daerah yang memiliki karakteristik geografis pedalaman dan perbatasan.
Karena itu, Pemkab Mahulu bersama perangkat daerah terkait akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan daerah sekaligus mengawal proses penetapan lokasi SNT hingga tahap berikutnya. (*)
