MAHULU – Sebanyak 9,7 ton bantuan cadangan pangan, bahan pokok penting, dan energi tiba di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, Rabu (19/8/2026) sore.
Bantuan tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di tengah kemarau yang mengganggu distribusi barang ke wilayah hulu Mahakam.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan didampingi Wakil Bupati Mahulu Suhuk, menerima bantuan yang merupakan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemkab Mahulu tersebut.
Bantuan pangan selanjutnya akan disalurkan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM).
GPM dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) akan diarahkan ke Long Pahangai, sedangkan OPM dari Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (EkoSDA) menyasar Long Apari sekitar 24 Agustus 2026.
“Yang sudah sampai hari ini sebanyak 9,7 ton. Ini akan kita bawa ke Long Apari dan Long Pahangai. Kita bersyukur karena sudah ada sembako yang bisa kita kerahkan ke Long Pahangai maupun ke Long Apari,” katanya.
Menurutnya, bantuan 9,7 ton tersebut belum mencakup seluruh pasokan yang akan diterima Mahulu.
DKPP masih mengirim sekitar tujuh ton bantuan tambahan yang diperkirakan tiba pada malam hari.
Dengan demikian, total bantuan pangan yang dikerahkan untuk masyarakat wilayah hulu diperkirakan mencapai lebih dari 16 ton.
“Tidak hanya 9,7 ton ini. Ada dari DKPP sekitar tujuh ton, jadi totalnya sekitar 16 sekian ton dan akan langsung disalurkan ke Long Pahangai. Sedangkan dari EkoSDA akan dibawa ke Long Apari. Kita akan berbagi,” ujarnya.
Selain pangan, bantuan dari Pemprov Kaltim juga mencakup LPG untuk menjaga ketersediaan energi rumah tangga.
Pertamina Patra Niaga melalui mitra penyalur mengirimkan 720 tabung LPG 3 kilogram dan 200 tabung Bright Gas 12 kilogram.
Adapun bantuan pangan terdiri dari 330 sak beras Premium Kita kemasan 5 kilogram, 600 kemasan Minyakita 2 liter, serta 1.200 kemasan gula Rose Brand 1 kilogram.
Bantuan tersebut dikirim dari Samarinda menuju Long Bagun dan dirangkaikan dengan operasi pasar untuk menjaga pasokan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terdampak mahalnya distribusi.
Ia mengatakan salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan dari provinsi ialah biaya angkutan.
Pemkab Mahulu akan mengoptimalkan armada pemerintah daerah atau menanggung biaya angkut agar bantuan dapat segera mencapai masyarakat.
“Bagaimanapun caranya yang penting tercukupi sembako yang ada di Long Apari, Long Pahangai, bahkan di tiga kecamatan yang di hilir ini. Entah nanti dengan armada kita sendiri ataupun dengan ongkos angkut yang kita bebankan ke Pemda. Setidaknya provinsi sudah membantu kita dengan barangnya, bahan sembakonya,” jelasnya.
Di tengah mahalnya biaya distribusi, Pemkab Mahulu juga menyiapkan langkah melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, ia menegaskan BTT lebih diprioritaskan untuk memperbaiki akses jalan Long Pakaq menuju Tiong Ohang yang mengalami sejumlah titik putus.,
“Untuk BTT Mahulu kita lebih mengutamakan untuk jalan dari Long Pakaq ke Tiong Ohang karena kondisi jalan di sana banyak yang terputus. Itu yang mau kita kerjakan supaya jalan Long Pakaq dan Tiong Ohang bisa punya kondisi yang lebih baik dan bisa tembus menggunakan mobil,” ucapnya.
Pembukaan akses darat tersebut diharapkan dapat menekan biaya distribusi ke wilayah hulu.
Selama ini, pengiriman melalui sungai membutuhkan biaya besar yang turut memengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat.
Berdasarkan laporan Camat Long Apari Petrus Ngo, tarif angkutan perahu ketinting dari Long Lunuk menuju sejumlah wilayah mencapai jutaan rupiah per perjalanan.
Rute Long Lunuk–Tiong Ohang misalnya, mencapai Rp2,75 juta per perahu ditambah 25 liter BBM.
Sementara itu, tarif Long Lunuk–Noha Silat mencapai Rp4,25 juta ditambah 45 liter BBM, sedangkan Long Lunuk–Long Apari/Noha Tivab mencapai Rp5,55 juta ditambah 65 liter BBM.
“Harapan kita dengan pembukaan jalan ini akan menekan harga, karena ongkos angkut lebih murah daripada sebelumnya. Kita tahu sendiri ongkos angkut lewat sungai lebih tinggi daripada lewat darat,” tuturnya.
Pemkab Mahulu selanjutnya akan membawa kebutuhan peningkatan akses tersebut kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilanjutkan.
Selain pangan, energi, dan infrastruktur, Pemkab Mahulu juga akan memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus selama kondisi kemarau dan gangguan distribusi.
Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, balita, bayi, lansia, serta masyarakat yang sedang sakit. Seluruh OPD terkait diminta menyusun kebutuhan berdasarkan data lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Tidak hanya masyarakat umum, tapi yang spesial seperti ibu hamil, balita, bayi, lansia dan orang sakit juga perlu kita utamakan,” imbuhnya. (*)
