MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang seusai menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/6/2026).
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi perkembangan pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden Republik Indonesia sekaligus membahas berbagai tantangan yang ditemukan di lapangan.
Kegiatan yang difasilitasi Badan Strategi Dalam Negeri (BSKDN) tersebut dibuka Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Plh. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan H. Subhan Nor Yaumil, Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, serta para sekretaris daerah se-Kalimantan.
Ia mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar 10 program prioritas Presiden dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
“Rakor ini bertujuan membangun koordinasi dan komunikasi, serta memastikan implementasi terhadap 10 program prioritas Presiden RI, mulai dari pertumbuhan ekonomi sampai dengan terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” katanya.
Menurut dia, Pemkab Mahulu telah melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan program-program tersebut di daerah, termasuk mengidentifikasi perkembangan serta kendala yang masih dihadapi.
Pemetaan tersebut menjadi penting karena kondisi geografis dan karakteristik Mahulu membutuhkan penyesuaian dalam implementasi sejumlah program nasional.
Ia mengatakan Pemkab Mahulu juga secara rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Berbagai capaian dan langkah yang telah dilakukan di Mahakam Ulu juga telah kami laporkan melalui website BSKDN sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di daerah,” ucapnya.
Menurut dia, sistem pelaporan tersebut membantu pemerintah pusat dan daerah melihat perkembangan program secara lebih terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.
Hasil rakor regional tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemkab Mahulu untuk memperkuat tindak lanjut sejumlah program strategis.
“Ada beberapa hal yang akan kita tindak lanjuti dari pertemuan ini, terutama terkait Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta beberapa program lainnya yang sudah dapat disinergikan maupun yang masih dalam proses persiapan pelaksanaan ke depan,” jelasnya.
Pemkab Mahulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas pemerintah pusat dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.
Pemerintah berharap koordinasi dan evaluasi secara berkala dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di Bumi Urip Kerimaan. (*)
