MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu menggelar Rapat Paripurna yang membahas tiga agenda strategis sekaligus di Ballroom Hotel Fugo, Samarinda, Jumat (17/7/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus penyusunan arah pembangunan Kabupaten Mahulu pada tahun anggaran berikutnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, Amd. Kep., S.H., didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan, serta dihadiri Bupati Mahulu Angela Idang Belawan.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D), para asisten, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu.
Agenda pertama diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2025.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mahulu.
“Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mahulu dan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,” kata Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan.
Usai pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2026 beserta prognosis enam bulan berikutnya.
Pada agenda tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun 2026 beserta prognosis enam bulan berikutnya merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan pada semester kedua,” ujarnya.
Ia terakhir adalah penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dokumen tersebut menjadi tahapan awal penyusunan APBD Tahun 2027 yang akan dibahas bersama DPRD guna menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
“Melalui pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga seluruh program pembangunan dapat direncanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui tiga agenda strategis tersebut, Pemkab Mahulu dan DPRD menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan demi mewujudkan visi Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan.
