MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) meminta pemerintah pusat memberikan kebijakan fiskal yang lebih afirmatif bagi daerah berkembang.
Permintaan tersebut muncul di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya target belanja serta belum terealisasinya sejumlah dana transfer dari pemerintah.
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban belanja dan percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kondisi ini tentu menjadi dilema fiskal bagi kami, karena apabila dipaksakan, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur akan sangat terbatas,” katanya, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, Mahulu juga menghadapi kekhawatiran atas potensi sanksi berupa pemotongan anggaran pada tahun berikutnya apabila target yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.
Kondisi itu dinilai akan semakin membatasi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menegaskan, karakteristik daerah perbatasan dan berkembang seperti Mahulu memerlukan kebijakan yang lebih adaptif agar pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal.
“Jika tidak ada penyesuaian kebijakan terhadap kondisi daerah seperti kami, maka risiko pemotongan anggaran di tahun berikutnya akan semakin memperberat beban fiskal. Oleh karena itu, kami memohon dukungan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan kondisi ini kepada Pemerintah Pusat, agar ada kebijakan yang lebih afirmatif dan berkeadilan bagi daerah yang sedang bertumbuh,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum tersalurkannya sejumlah dana transfer yang menjadi hak daerah.
Dana tersebut meliputi dana kurang salur serta bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp 5 miliar yang hingga kini belum diterima Pemkab Mahulu.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami juga masih menunggu realisasi dana kurang salur serta bantuan keuangan yang hingga saat ini belum kami terima,” tuturnya.
Pemkab Mahulu berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat agar persoalan transfer anggaran dan skema kebijakan fiskal bagi daerah berkembang segera memperoleh solusi.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan tanpa membebani kondisi keuangan daerah secara berlebihan. (*)
