MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan percepatan penyelesaian proyek pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas hasil pekerjaan.
Di tengah tantangan penyerapan anggaran yang masih dihadapi, seluruh perangkat pelaksana diminta menjaga keseimbangan antara kecepatan dan mutu pekerjaan.
Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengatakan pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek untuk memperkuat pengawasan agar setiap pekerjaan berjalan sesuai target sekaligus memenuhi standar kualitas.
“Kami juga menginstruksikan kepada para BPK agar terus melakukan pengawasan. Arahan kami jelas, penyelesaian pekerjaan harus dipercepat, tetapi mutu dan kualitas hasil pekerjaan tetap harus terjaga,” katanya, Senin (2/8/2026).
Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi realisasi pelaksanaan program.
Salah satunya berkaitan dengan proses penyerapan yang belum berjalan optimal sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Ia mengungkapkan, Pemkab Mahulu terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai hambatan tersebut.
“Khusus untuk PAD, kami juga masih menghadapi beberapa kendala. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena memang masih terdapat hambatan dalam proses penyelesaiannya,” ucapnya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah penyerapan dari LPB yang masih mengalami gangguan.
Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
“Salah satunya disebabkan oleh penyerapan dari LPB yang sedikit terganggu. Karena itu, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih kami hadapi,” tuturnya.
Selain persoalan pelaksanaan program, ia juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, ruang peningkatan PAD masih terkendala oleh regulasi yang berlaku sehingga pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan sejumlah potensi penerimaan daerah.
“Terkait penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tadi juga disampaikan dalam rekomendasi, memang hingga saat ini kami masih terbentur oleh regulasi daerah,” pungkasnya. (*)
