MAHULU – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Angela Idang Belawan, menyuarakan tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi kabupaten paling hulu di Kalimantan Timur saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8/2026).
Angela hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu, Dr. Stephanus Madang. Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, serta dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Turut mendampingi Bupati Mahulu dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappelitbangda Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala Bapenda Mahulu Josman, Plt Kepala BPKAD Mahulu yang diwakili Plt Kabid Anggaran BPKAD Agustinus Albertus Lung, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setkab Mahulu Christianus Arie Dedy Bang.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan kondisi riil Mahulu yang masih berada pada tahap percepatan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban memenuhi kebijakan nasional mengenai alokasi belanja wajib atau mandatory spending dari APBD.
“Kami saat ini masih dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar yang sangat krusial. Di sisi lain, kami juga dituntut untuk memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, kewajiban memenuhi porsi anggaran pendidikan sesuai ketentuan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi daerah berkembang seperti Mahulu.
Sebab, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masih sangat besar untuk membuka akses pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Hal ini tentu berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah,” ucapnya.
Rakor diawali dengan arahan Gubernur Kalimantan Timur serta pemaparan mengenai kondisi pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan bantuan keuangan daerah oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menjadi ruang bagi kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan strategis di wilayah masing-masing.
Bagi Pemerintah Kabupaten Mahulu, forum tersebut menjadi momentum untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah perbatasan dan berkembang, sehingga target pembangunan dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
“Kami berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah,” tuturnya.
Melalui Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kalimantan Timur tersebut, Pemkab Mahulu berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung percepatan pembangunan daerah tanpa mengurangi kualitas tata kelola keuangan. (*)
