MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Pemkab Mahulu yang dipimpin langsung Bupati Mahulu Angela Idang Belawan bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Kamis (19/6/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI.
Rombongan Bupati Mahulu diterima Kepala Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana 13 serta Kepala Subdirektorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Kebakaran, Danang Insita Putra.
Turut mendampingi Bupati Mahulu, Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, Kasatpol PP Mahulu Kresensius Charles, Plt Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, Kabag Prokopim Cristianus Arie Dedy Bang, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Pembinaan Ketenagaan Radhitya Wibawa, Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur Theopilus David, serta jajaran terkait.
Audiensi tersebut secara khusus membahas usulan dukungan dan kebutuhan strategis Mahulu, terutama berkaitan dengan penguatan Satpol PP dan Damkar.
Bupati mengatakan penguatan dua sektor tersebut diperlukan untuk menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan.
“Sebagai daerah yang memiliki karakteristik perbatasan, pedalaman, dan kondisi geografis yang cukup menantang, diperlukan perhatian serta dukungan yang optimal agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan merata,” katanya.
Menurutnya, karakter geografis Mahulu menjadi salah satu alasan perlunya dukungan lebih kuat terhadap kelembagaan Satpol PP dan Damkar.
Keterbatasan akses dan luasnya wilayah pelayanan membuat pemerintah daerah membutuhkan kapasitas aparatur, sarana, serta prasarana yang memadai agar respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Pemkab Mahulu pun berharap pemerintah pusat memberikan dukungan dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP dan Damkar menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai audiensi dengan pemerintah pusat tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan daerah, tetapi juga menjadi kesempatan memperoleh arahan dan pembinaan agar penguatan kelembagaan dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Ia berharap komunikasi antara Pemkab Mahulu dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat melalui koordinasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi tersebut penting agar kebutuhan strategis daerah, khususnya di bidang ketenteraman, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan penyelamatan, dapat memperoleh perhatian pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, melalui audiensi ini besar harapan kami dapat terbangun komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain sarana dan prasarana, dukungan yang diharapkan mencakup penguatan kapasitas aparatur serta berbagai dukungan strategis lainnya untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
Pemkab Mahulu berharap sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan dukungan konkret sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan semakin optimal, responsif, dan berkelanjutan. (*)
