MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat koordinasi dan komunikasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah kondisi geografis daerah yang luas dan menantang.
Hal itu disampaikan Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, saat memberikan arahan dalam Workshop Manajemen Keprotokolan dan Agenda Setting Pimpinan Kabupaten Mahulu Tahun 2026 di Ballroom Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, kondisi geografis Mahulu membutuhkan sistem koordinasi antarpemerintah yang efektif agar pelayanan tidak hanya terpusat di lingkungan pemerintahan, tetapi dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga wilayah kampung.
“Sebagai daerah dengan wilayah yang luas dan tantangan geografis yang kompleks, dibutuhkan sistem koordinasi dan komunikasi pemerintahan yang semakin efektif,” katanya.
Ia menilai penguatan kapasitas aparatur dalam bidang keprotokolan, komunikasi publik, dan dokumentasi pemerintahan menjadi kebutuhan penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Setiap perangkat daerah, kata dia, harus mampu membangun sinergi yang kuat sehingga pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
“Komunikasi publik yang baik menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sarana membangun kepercayaan publik terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengoordinasikan dan mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Terlebih di tengah era keterbukaan informasi, masyarakat semakin membutuhkan informasi pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kegiatan ini, saya harapkan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengelola komunikasi dan koordinasi antar lembaga semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Ia berharap workshop tersebut dapat meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat peran keprotokolan, komunikasi publik, dan dokumentasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
