MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola keprotokolan, agenda pimpinan, komunikasi, hingga dokumentasi pemerintahan melalui Workshop Manajemen Keprotokolan dan Agenda Setting Pimpinan Kabupaten Mahulu Tahun 2026.
Kegiatan tersebut resmi dibuka Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, didampingi Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, di Ballroom Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (23/6/2026).
Workshop diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, direktur rumah sakit, serta Aide-de-Camp (ADC) dan ajudan pimpinan di lingkungan Pemkab Mahulu.
Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Khaerul Umam selaku Certified Master Trainer BNSP dan NLP Practitioner, Annisa Fitri Viramisyah, serta Hanif Heru P sebagai pemateri bidang dokumentasi dan publikasi pemerintahan.
Ia mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Mahulu mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan kompetensi aparatur, terutama dalam bidang keprotokolan, agenda setting, komunikasi pimpinan, dokumentasi, dan publikasi pemerintahan.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius agar materi yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan para narasumber, memperluas wawasan, serta memperkuat jejaring kerja dan kolaborasi antarperangkat daerah,” katanya.
Menurut dia, aparatur yang menangani agenda dan kegiatan pimpinan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kegiatan pemerintahan berlangsung tertib dan profesional.
Kemampuan tersebut mencakup tata urutan, tata tempat, tata penghormatan, tata komunikasi, penulisan informasi pimpinan, hingga dokumentasi dan publikasi.
Ia berharap workshop tersebut dapat membuat aparatur semakin siap mendukung pelayanan pimpinan daerah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan agenda hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan ini hendaknya tidak berhenti pada ruang pelatihan semata, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.
Selain aspek keprotokolan dan komunikasi, Angela menekankan pentingnya dokumentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, dokumentasi bukan sekadar pelengkap kegiatan seremonial, tetapi memiliki nilai strategis sebagai bagian dari akuntabilitas publik sekaligus arsip pembangunan daerah.
Dokumentasi yang tersusun dengan baik dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, sumber informasi, bahan evaluasi, hingga rekam jejak pembangunan yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
“Dokumentasi yang baik tidak hanya menjadi bukti pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi sumber informasi, bahan evaluasi, serta rekam jejak pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang,” jelasnya.
Ia menegaskan, penguatan kapasitas aparatur di bidang keprotokolan, agenda setting, komunikasi, dokumentasi, dan publikasi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Dengan demikian, setiap kegiatan pimpinan dan pemerintahan tidak hanya terlaksana dengan baik, tetapi juga dapat dikomunikasikan kepada masyarakat secara tepat serta terdokumentasi sebagai bagian dari perjalanan pembangunan Mahulu. (*)
