MAHULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong aparatur kampung memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran 2026 di Swiss-Belhotel, Ocean Square, Balikpapan, Senin (10/8/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan penyematan tanda peserta secara simbolis. Kegiatan tersebut diikuti para petinggi kampung, Ketua BPK, camat, serta perangkat kampung.
Bimtek yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahulu itu mengusung tema sinkronisasi RPJM Kampung dengan RPJM Kabupaten Mahulu periode 2025–2029 untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, merata, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Angela menegaskan pembangunan kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kabupaten.
Karena itu, setiap perencanaan di tingkat kampung harus memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Pembangunan kampung merupakan bagian integral dari pembangunan kabupaten. Karena itu, perencanaan di tingkat kampung harus selaras dengan kebijakan daerah, provinsi, hingga nasional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
Menurut dia, musyawarah kampung tidak boleh hanya menjadi forum formalitas.
Aspirasi yang muncul dari masyarakat harus menjadi dasar dalam menentukan program sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Musyawarah kampung harus menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil warga,” ucapnya.
Bimtek tersebut sekaligus menjadi ruang peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam menjalankan pemerintahan.
Sejumlah materi strategis diberikan kepada peserta, antara lain tata kelola pemerintahan dan keuangan kampung, penerapan sistem transaksi non-tunai, serta pencegahan tindak pidana korupsi.
Pemkab Mahulu berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong aparatur kampung bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia meminta para peserta tidak sekadar mengikuti seluruh rangkaian materi, tetapi mampu memahami dan menerapkannya ketika kembali menjalankan pemerintahan di kampung masing-masing.
“Harapan saya, pesan yang sudah saya sampaikan Bapak dan Ibu catat, kemudian setiap materi yang disampaikan narasumber dapat disimpulkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Ia menambahkan, ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam Bimtek diharapkan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya memberikan harapan besar kepada para petinggi agar apa yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat berdampak lebih besar lagi bagi masyarakat Kabupaten Mahulu, terkhusus masyarakat di masing-masing kampung,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah instansi terkait.
Turut hadir Tim Percepatan Pembangunan (TP3D) Mahulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Kepala DPMK Mahulu beserta jajaran, kepala OPD di lingkungan Pemkab Mahulu, serta koordinator dan anggota Tenaga Teknis Gerbangmas P2MKM Kabupaten Mahulu.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Mahulu menargetkan aparatur pemerintahan kampung semakin mampu menyusun perencanaan yang terarah dan selaras dengan RPJM Kabupaten Mahulu 2025–2029.
Dengan begitu, pembangunan dari tingkat kampung diharapkan dapat bergerak dalam satu arah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Mahulu yang maju, merata, dan berkelanjutan. (*)
