MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap keberlanjutan kesejahteraan tenaga kesehatan dan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non-ASN di wilayah tersebut.
Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena tenaga kesehatan dan pendidik tetap menjalankan pelayanan dasar bagi masyarakat meski menghadapi keterbatasan dukungan kesejahteraan.
“Tenaga kesehatan ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum memperoleh penghasilan yang memadai karena belum masuk dalam skema ASN,” katanya, Kamis (18/06/2026)
Menurut dia, kondisi serupa juga terjadi pada tenaga pendidik PAUD. Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mahulu, ia menilai guru PAUD memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini sehingga kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian.
Sebagian besar satuan PAUD di Mahulu dikelola yayasan swasta dan belum berstatus negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Mahulu memberikan insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu kesejahteraan para guru.
Kebijakan itu diberikan karena kemampuan ekonomi masyarakat di Mahulu relatif terbatas. Dengan kondisi tersebut, biaya pendidikan dinilai tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada orangtua peserta didik.
“Sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mahulu, saya melihat guru-guru PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan generasi sejak usia dini. Karena itu, kesejahteraan mereka juga harus menjadi perhatian,” ucapnya.
Namun, ia mengatakan, kebijakan terbaru mengenai pemberian insentif bagi tenaga non-ASN membuat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam melanjutkan skema bantuan tersebut.
Situasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap keberlanjutan dukungan bagi tenaga pendidik PAUD yang selama ini membantu memastikan layanan pendidikan anak usia dini tetap berjalan di daerah.
Karena itu, Pemkab Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang kebijakan dan solusi yang memungkinkan tenaga kesehatan serta guru PAUD non-ASN tetap memperoleh dukungan yang layak.
“Harapan kami, ada solusi dari pemerintah pusat agar tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang selama ini mengabdi tetap mendapatkan perhatian dan kesejahteraan, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu,” tuturnya.
Pemkab Mahulu menilai keberadaan tenaga kesehatan dan pendidik merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Terlebih, kondisi geografis Mahulu sebagai daerah pedalaman dan perbatasan membuat ketersediaan tenaga pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri. (*)
