MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, meminta perhatian pemerintah pusat terhadap keberlanjutan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik non-ASN yang belum terakomodasi dalam formasi aparatur sipil negara (ASN).
Persoalan tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Purwadi didampingi Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Kementerian PANRB Aba Subagja.
Bupati Angela turut didampingi Sekretaris Daerah Mahulu Dr. Stephanus Madang, Plt Kepala BKPSDM Nobertus Ngande, Kabag Prokopim Christianus Arie Dedy Bang, Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur Theopilus David, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Pembinaan Ketenagaan Radhitya Wibawa, serta jajaran Kementerian PANRB.
Ia mengatakan persoalan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik menjadi perhatian serius karena kedua sektor tersebut merupakan layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat Mahulu, terutama mengingat karakteristik wilayah yang berada di kawasan perbatasan dan terpencil.
“Sejumlah tenaga kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat belum masuk dalam formasi ASN. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian karena sektor kesehatan merupakan layanan dasar yang sangat krusial bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut masih ditemukan setelah proses seleksi CPNS maupun PPPK yang telah dilaksanakan.
Pemkab Mahulu mencatat sekitar 67 tenaga kesehatan, yang terdiri dari perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya, belum terakomodasi dalam formasi ASN.
Padahal, sebagian dari tenaga kesehatan tersebut masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Mahulu.
Kondisi serupa juga dirasakan tenaga pendidik, khususnya guru pendidikan anak usia dini (PAUD), yang hingga kini belum seluruhnya masuk dalam formasi ASN.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar keberadaan tenaga pelayanan dasar di Mahulu tetap terjamin.
“Pemerintah pusat kami harapkan dapat memberikan perhatian khusus dan solusi terhadap keberlanjutan kesejahteraan tenaga kesehatan serta tenaga pendidik non-ASN,” ujarnya.
Bagi Mahulu, keberadaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik bukan hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi geografis Mahulu yang luas dan memiliki tantangan akses membuat kebutuhan terhadap tenaga pelayanan publik menjadi semakin penting.
Pemkab Mahulu berharap kebijakan pemerintah pusat dapat mengakomodasi kondisi daerah dalam penyediaan formasi ASN, terutama untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
“Dengan adanya solusi terhadap persoalan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, kami berharap pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan berkualitas,” jelasnya.
Ia menegaskan Pemkab Mahulu akan terus memperjuangkan kebutuhan tenaga pelayanan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Audiensi dengan Kementerian PANRB tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas kebutuhan ASN di daerah perbatasan seperti Mahulu. (*)
