MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mulai memperkuat strategi mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggabungkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting Transformasi Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Strategi Kolaboratif Antarinstansi dan Percepatan Digitalisasi Daerah yang dibuka langsung Bupati Mahulu Angela Idang Belawan di MaxOne Hotels Balikpapan, Selasa (11/8/2026).
Forum yang diselenggarakan Pemkab Mahulu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah berbagai instansi dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
Ia menekankan, peningkatan PAD tidak dapat hanya dibebankan kepada Bapenda.
Seluruh perangkat daerah yang memiliki potensi penerimaan perlu terlibat dan membangun koordinasi yang lebih kuat.
“Optimalisasi PAD membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Potensi pendapatan yang ada harus dikelola secara terintegrasi, transparan, dan didukung sistem digital agar hasilnya dapat dirasakan untuk pembangunan daerah,” katanya.
High Level Meeting tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bankaltimtara, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD PPRD Wilayah Kutai Barat, kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Mahulu, serta Tim Pertimbangan, Pengawalan, Percepatan dan Pembangunan Daerah (TP3D) Mahulu.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam forum tersebut. Salah satunya optimalisasi PAD melalui kolaborasi dan kesepakatan bersama antar-OPD.
Percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga menjadi perhatian.
Bank Indonesia didorong memperkuat perannya dalam transformasi transaksi daerah, sementara Bankaltimtara diharapkan mendukung pengembangan sistem pembayaran digital dalam pengelolaan penerimaan pemerintah.
Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pendapatan yang lebih efektif.
Sistem transaksi yang semakin terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memudahkan pengawasan.
“Digitalisasi bukan hanya soal mengubah transaksi menjadi elektronik, tetapi bagaimana kita membangun sistem pengelolaan pendapatan yang lebih transparan, terukur, mudah diawasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” ucapnya.
Forum juga membahas sinergi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta opsen. Salah satu agenda yang didorong ialah percepatan pembentukan UPTD PPRD Wilayah Mahakam Ulu.
Selain sektor kendaraan bermotor, pemerintah daerah membahas sinergi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Pembahasan mencakup rancangan Standar Harga Satuan (SHS) material MBLB baru dan rekonsiliasi data MBLB.
Rekonsiliasi tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan berita acara antara Bapenda dan perangkat daerah teknis terkait.
Agenda ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama 2026 oleh seluruh kepala perangkat daerah.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen lintas OPD untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Kesepakatan bersama ini harus menjadi komitmen yang dijalankan, bukan sekadar dokumen. Kita ingin setiap perangkat daerah mengambil peran dalam memperkuat PAD dan memastikan seluruh potensi pendapatan dapat dikelola dengan baik,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Pemkab Mahulu menargetkan tata kelola PAD yang semakin terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis digital.
Pengelolaan potensi pendapatan yang lebih optimal diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan di Mahulu. (*)
