MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi gerakan bersama seluruh perangkat daerah.
Upaya itu dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan saat membuka High Level Meeting Transformasi Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah melalui Strategi Kolaboratif Antarinstansi dan Percepatan Digitalisasi Daerah di MaxOne Hotels Balikpapan, Selasa (11/8/2026).
Ia mengatakan, kemandirian fiskal menjadi salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta aktif mengoptimalkan potensi penerimaan sesuai kewenangannya, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab Bapenda semata. Seluruh perangkat daerah harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan yang dimiliki pemerintah daerah,” katanya.
Menurut dia, komitmen dan kesepahaman antarperangkat daerah yang telah dibangun tidak boleh berhenti pada forum koordinasi.
Kesepakatan tersebut harus menjadi pedoman nyata dalam mengelola sekaligus mengamankan sumber-sumber penerimaan daerah.
Pengelolaan penerimaan juga perlu terus disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan potensi daerah.
Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan, tetapi juga dilakukan melalui tata kelola yang tertib dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi Pemkab Mahulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam optimalisasi pemungutan pajak dan opsen.
Menurutnya, peningkatan penerimaan dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat.
Karena itu, pendataan kepemilikan kendaraan dan penertiban administrasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mahulu menjadi teladan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kendaraan dinas pemerintah daerah yang masih memiliki tunggakan pajak diminta segera diselesaikan.
Pada saat yang sama, Pemkab Mahulu tengah mempersiapkan pembentukan UPTD PPRD di wilayah Mahulu.
Kehadiran unit tersebut diharapkan membuat layanan Samsat lebih dekat, cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.
Persiapan pembentukan UPTD PPRD mencakup aspek regulasi, sarana dan prasarana, lahan, hingga sumber daya manusia.
Selain sektor kendaraan bermotor, pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia meminta rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola, termasuk dalam penetapan, rekonsiliasi, dan pengawasan terhadap proyek yang menggunakan material daerah.
“Saya menginstruksikan agar setiap temuan segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bankaltimtara Cabang Ujoh Bilang atas dukungan dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan BPD Kaltimtara menjadi modal penting dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Ia berharap High Level Meeting tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan.
Kesepakatan yang dihasilkan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh seluruh pihak.
“Mari kuatkan sinergi dan kebersamaan, untuk PAD meningkat dan berkelanjutan,” tuturnya. (*)
