MAHULU — Kemarau panjang mulai menguji ketahanan logistik dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur.
Turunnya permukaan air sungai membuat distribusi barang menjadi lebih sulit, mahal, dan memakan waktu lebih lama.
Kondisi tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahulu Suhuk, saat mengikuti Zoom Live Dialog Publika “Live” TVRI Kalimantan Timur, Selasa (11/8/2026).
Sungai selama ini menjadi salah satu jalur utama pengangkutan barang menuju wilayah Mahulu. Namun, penurunan debit air membuat kapal pengangkut tidak dapat beroperasi secara optimal hingga ke wilayah hulu.
“Penurunan permukaan air menyebabkan kapasitas angkutan menjadi terbatas, waktu tempuh lebih panjang, dan biaya distribusi menjadi lebih tinggi,” katanya.
Menurutnya, kapal angkutan barang saat ini hanya dapat mencapai wilayah Kabupaten Kutai Barat.
Selanjutnya, barang harus kembali diangkut menuju Mahulu menggunakan moda transportasi dengan kapasitas yang lebih terbatas.
Rantai distribusi yang semakin panjang tersebut ikut meningkatkan biaya logistik.
Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama di wilayah hulu seperti Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.
Berdasarkan pemantauan pemerintah daerah hingga 10 Agustus 2026, harga beras 25 kilogram di wilayah tersebut berada pada kisaran Rp750.000 hingga Rp850.000.
Pemkab Mahulu juga belum menemukan harga beras yang mencapai Rp1 juta per sak seperti informasi yang sebelumnya beredar.
“Saat ini harga yang berlaku berada pada kisaran Rp750 ribu sampai Rp850 ribu per 25 kilogram. Namun, harga mencapai Rp1 juta per sak tetap perlu kita antisipasi apabila kondisi kemarau dan hambatan distribusi berlangsung lebih lama,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Mahulu kini memperkuat pemantauan stok bahan pokok sekaligus menyiapkan sejumlah intervensi untuk menekan dampak kemarau terhadap masyarakat.
Langkah yang dilakukan antara lain melalui operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah. Pemkab Mahulu juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan distribusi.
Dalam jangka pendek, UPTD alat berat disiapkan untuk membantu memperlancar akses jalan yang dapat digunakan sebagai jalur alternatif distribusi logistik.
Meski aktivitas pasar masih berlangsung normal, Suhuk mengatakan ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok mulai berkurang.
Kondisi itu membuat masyarakat semakin terbatas dalam memperoleh barang sekaligus berpotensi menekan daya beli.
Tak hanya pangan, pemerintah daerah juga mewaspadai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Stok BBM di ibu kota Kabupaten Mahulu masih relatif aman, tetapi persediaan di wilayah hulu, terutama Long Pahangai dan Long Apari, mulai menipis.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasokan BBM berkaitan langsung dengan operasional pembangkit listrik PLN dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Jika stok semakin terbatas, pelayanan dasar masyarakat berpotensi ikut terdampak.
Ia berharap bantuan pangan yang telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera direalisasikan.
Bantuan tersebut dinilai penting untuk menambah stok sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah kemarau panjang.
“Pesan kami, apa yang telah kita sepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemarin, kami berharap bantuan pangan dapat disalurkan secepatnya sehingga dapat mengurangi dampak sekaligus menambah stok barang,” ujarnya.
Dialog Publika “Live” TVRI Kaltim tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Perdagangan DPPKUKM Provinsi Kalimantan Timur Ali Wardana, Plh. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Timur Sugeng Priyanto, serta Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan.
Kemarau panjang menjadi tantangan tersendiri bagi Mahulu yang secara geografis bergantung pada jalur sungai dan akses transportasi terbatas.
Pemerintah daerah kini dituntut memastikan rantai pasok tetap bergerak agar tekanan terhadap harga dan kebutuhan dasar masyarakat tidak semakin besar. (*)
