MAHULU – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) meminta Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, terutama dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra menilai keberhasilan realisasi PAD yang melampaui target harus menjadi dasar penyusunan target yang lebih realistis, terukur, dan akuntabel pada tahun anggaran berikutnya.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Mahulu, Weny, dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Mahulu di Hotel FUGO Batara Ballroom Lantai 3, Kompleks Big Mall Samarinda, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, tingginya realisasi PAD menunjukkan potensi fiskal daerah yang besar.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menyusun target pendapatan berdasarkan potensi riil agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
“Fraksi Gerindra berpandangan bahwa keberhasilan realisasi PAD yang jauh melampaui target merupakan potensi besar yang harus diikuti dengan peningkatan kualitas perencanaan. Target pendapatan hendaknya disusun secara lebih realistis, terukur, dan akuntabel sehingga APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif,” katanya.
Selain menyoroti PAD, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah memperbaiki perencanaan belanja modal, khususnya pengadaan tanah dan aset tetap yang selama ini terkendala persoalan administrasi dan regulasi.
Evaluasi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, juga dinilai perlu dilakukan lebih cermat agar tidak ada anggaran yang akhirnya gagal direalisasikan.
Gerindra juga menekankan pentingnya memperkuat pendampingan kepada aparatur kampung agar penyaluran bantuan keuangan dapat dilakukan tepat waktu.
Menurutnya, belanja daerah harus semakin diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar komposisi belanja daerah semakin diarahkan pada belanja produktif yang memberikan manfaat nyata, terutama pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program-program yang mampu menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Bagi Fraksi Gerindra, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Mahakam Ulu,” jelasnya.
Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Seluruh komitmen yang telah disampaikan pemerintah dalam pembahasan Raperda diminta ditindaklanjuti secara konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima penjelasan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun, fraksi tersebut menegaskan bahwa seluruh komitmen yang telah disampaikan harus diwujudkan dalam pelaksanaan program dan penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang agar pembangunan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu. (*)
