MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) bersama DPRD Kabupaten Mahulu mulai membahas arah kebijakan pembangunan tahun depan melalui Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Sidang berlangsung di Ballroom Hotel Fugo Samarinda, Jumat (17/7/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.
Dokumen KUA-PPAS akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD yang memuat arah kebijakan pembangunan serta prioritas program pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027,” kata Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan.
Ia menjelaskan, penyusunan kebijakan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan arah pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya, anggaran daerah harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
“Penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, kebijakan anggaran juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor pelayanan dasar,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami keterlambatan.
“Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan optimal dan tepat waktu, sehingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga apa yang kita rencanakan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Mahakam Ulu,” jelasnya.
Rapat Paripurna Penyampaian KUA-PPAS APBD 2027 menjadi momentum awal bagi eksekutif dan legislatif untuk menyamakan arah kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap pembahasan anggaran dapat menghasilkan program-program yang efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya visi Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
