MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) bersama perwakilan Kementerian Kesehatan meninjau perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gerbang Sehat Mahulu (GSM) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Peninjauan dipimpin Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, dan dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan RI, dr. Ali Mashudi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah sakit strategis itu berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengevaluasi progres pekerjaan di lapangan.
Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengatakan pemantauan dilakukan bersama tim dari Kementerian Kesehatan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
“Kami melakukan pemantauan perkembangan pembangunan rumah sakit yang ada di Mahakam Ulu bersama dr. Ali dari Kementerian Kesehatan,” katanya.
Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai progres pembangunan masih berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan sejumlah masukan kepada pihak pelaksana dan kontraktor sebagai bahan evaluasi agar pekerjaan dapat terus berjalan optimal.
“Dari hasil pemantauan, progres pembangunan masih berjalan dengan baik dan tetap sesuai tahapan. Memang ada beberapa catatan yang kami sampaikan kepada pihak pelaksana maupun kontraktor,” ujarnya.
Team Leader Manajemen Konstruksi, Bambang Setiawan, mengatakan progres fisik proyek saat ini mencapai 0,147 persen atau masih berada di atas target dengan deviasi positif sekitar *0,034 persen.
“Untuk progres pembangunan, saat ini realisasi pekerjaan mencapai 0,147 persen, sehingga masih terdapat deviasi positif sekitar 0,034 persen dari rencana. Saat ini pekerjaan masih berada pada tahap awal, yaitu pemerataan lahan, pemagaran, pembangunan gudang, serta pengadaan material. Besi untuk konstruksi juga sudah mulai masuk ke lokasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, meskipun pekerjaan berjalan sesuai tahapan, pelaksanaan proyek masih dihadapkan pada sejumlah kendala.
Salah satunya adalah kondisi sungai yang belum memungkinkan untuk mendukung distribusi material menuju lokasi pembangunan.
Selain itu, proses penyediaan material lokal juga terkendala perizinan galian.
Sebagian besar lokasi sumber material timbunan dan material alam lainnya masih belum mengantongi izin, sementara proses perizinannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Tantangan lain yang dihadapi adalah distribusi material menuju lokasi proyek.
“Namun, kondisi sungai saat ini masih belum memungkinkan untuk mendukung distribusi material hingga ke lokasi proyek. Selain itu, terdapat beberapa kendala lain, terutama terkait perizinan galian, seperti material timbunan dan material alam lainnya. Sebagian besar sumber material di wilayah ini masih belum memiliki izin. Sementara itu, proses perizinan tersebut sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendala berikutnya adalah distribusi material,” imbuhnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, pihak manajemen konstruksi optimistis pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Penyelesaian persoalan distribusi material maupun perizinan diharapkan dapat mempercepat tahapan pembangunan sehingga target penyelesaian RSUD GSM PHTC dapat tercapai tepat waktu. (*)
