MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, membuka ruang lebih luas bagi kelompok rentan untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Aspirasi penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, masyarakat miskin, hingga masyarakat adat dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kelompok Rentan.
Musrenbang tersebut dibuka Wakil Bupati Mahulu Suhuk, mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahulu Tahun 2027.
Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna Bappelitbangda Mahulu, Kamis (11/6/2026) pagi.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, pemerintah daerah menegaskan Musrenbang tematik merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Menurut pemerintah daerah, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik.
Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lanjut usia, masyarakat miskin, serta masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil dinilai membutuhkan perhatian khusus dalam setiap tahapan pembangunan.
Musrenbang tematik tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai kebutuhan dan persoalan kelompok rentan yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan,” ucapnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya disusun dari perspektif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang akan menerima manfaatnya.
Pemkab Mahulu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan perangkat daerah, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, organisasi perempuan, tokoh adat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga aksesibilitas.
“Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Komitmen tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran masyarakat adat.
Hasil Musrenbang Tematik Kelompok Rentan selanjutnya diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Mahulu 2027.
Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara lebih merata.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah, perwakilan organisasi masyarakat, kelompok penyandang disabilitas, organisasi perempuan dan anak, tokoh adat, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (*)
