MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat komitmen mempertahankan cakupan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar masyarakat tetap mendapatkan akses perlindungan kesehatan.
Komitmen itu dibahas dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan bersama BPJS Kesehatan yang dibuka Bupati Mahulu Angela Idang Belawan melalui Wakil Bupati Mahulu Suhuk di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Selasa (9/6/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Suhuk, disebutkan JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Pemkab Mahulu memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran daerah untuk memastikan kepesertaan masyarakat dalam program JKN tetap berjalan.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemkab Mahulu mengalokasikan Rp 9.806.832.000 untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan JKN bagi masyarakat Kabupaten Mahulu.
“Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Mahulu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.806.832.000 guna menjamin keberlangsungan kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mahulu,” ujarnya.
Selain pembiayaan kepesertaan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Salah satunya melalui peningkatan status Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RSGSM), yang sebelumnya berstatus Rumah Sakit Tipe D Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D Umum pada 2025.
Perubahan status tersebut memungkinkan RSGSM memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, termasuk pelayanan spesialistik.
“Hingga April 2026, RSGSM telah menambah layanan spesialis penyakit dalam, dan ke depan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Mahulu juga berupaya mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) kategori utama yang telah diraih daerah tersebut.
Menurutnya, capaian tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Forum komunikasi bersama BPJS Kesehatan diharapkan menjadi ruang untuk mengevaluasi persoalan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan pelaksanaan JKN.
“Keberhasilan mempertahankan cakupan kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan membutuhkan sinergi serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai agenda koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan program JKN dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Mahulu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mahulu drg. Agustinus Teguh Santoso, Kepala BPJS Kesehatan Mahulu Syifaun Qolbi Adhim, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Fajar Suryani, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Ervin Nartini, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan dr. MHD. Akbar Arvy, serta sejumlah kepala badan, dinas dan bagian, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Mahulu. (*)
