MAHULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Satu Data Indonesia dan Data Geospasial Kabupaten Mahulu.
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu itu digelar selama dua hari, 4–5 Agustus 2026, di Hotel Puri Senyiur Samarinda.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, didampingi Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, pada Selasa (4/8/2026).
Hadir pula Kepala Diskominfostandi Mahulu beserta jajaran, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta dari masing-masing OPD yang terdiri atas satu Kepala Subbagian Umum atau Tata Usaha dan satu staf/operator data.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, JF Ahli Muda Duma Mangalle, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Hari Suherman; serta Diskominfo Kota Samarinda, Pranata Komputer Ahli Pertama Ronny Triaka.
Dalam arahannya, Bupati Mahulu menegaskan bahwa data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan data geospasial menjadi kebutuhan strategis, terutama mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang luas dan menantang.
“Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan data geospasial bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis, mengingat karakteristik wilayah Mahakam Ulu yang luas dan menantang. Dalam kondisi geografis yang kompleks, ketersediaan data spasial yang valid menjadi sangat krusial, baik untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, maupun percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima arahan strategis kepada seluruh perangkat daerah.
Salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya keterlibatan langsung pimpinan OPD dalam proses pengelolaan data sehingga tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada operator.
“Saya ingatkan kembali, kepala perangkat daerah harus mengikuti dan memahami kegiatan ini. Jangan hanya mengandalkan operator,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mengelola data pembangunan.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diyakini dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun keselarasan data antarperangkat daerah yang mampu mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu,” jelasnya.
Melalui penguatan implementasi Satu Data Indonesia dan pengelolaan data geospasial, Pemkab Mahulu menargetkan terciptanya sistem data yang lebih terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Mahakam Ulu. (*)
