MAHULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat peran Kader Pendamping Keluarga (KPK) sebagai ujung tombak pendampingan keluarga dan pencegahan stunting.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Revitalisasi Kader Pendamping Keluarga Kabupaten Mahulu yang dibuka Wakil Bupati Mahulu Suhuk, mewakili Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, di Bumi Perkemahan Pramuka “Tanaa Mekaam Jaya”, Long Melaham, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menjalankan pendampingan keluarga di tingkat lapangan.
Para kader dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengenali persoalan keluarga sekaligus menghubungkan masyarakat dengan layanan yang dibutuhkan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Suhuk, disebutkan keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk tumbuh, belajar, dan mempersiapkan masa depan.
Karena itu, kualitas keluarga menjadi salah satu fondasi dalam menyiapkan generasi Mahulu yang sehat dan berkualitas.
“Sebagai tempat pertama dimulainya pertumbuhan, pembelajaran, dan penataan masa depan, keluarga merupakan pondasi penting dalam membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Di sinilah Kader Pendamping Keluarga memiliki peran yang sangat penting,” katanya.
Menurutnya, revitalisasi KPK tidak boleh hanya menjadi kegiatan peningkatan pengetahuan.
Para kader harus mampu menerapkan pengetahuan tersebut ketika kembali mendampingi keluarga di kampung masing-masing.
Penguatan tersebut menjadi semakin penting karena Mahulu masih menghadapi tantangan dalam pencegahan dan penurunan stunting.
Pendampingan sejak dini dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan keluarga memperoleh informasi dan layanan yang tepat.
Ia meminta kader mampu mengenali kondisi keluarga yang didampingi, termasuk memahami cara berkomunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat.
“Para kader harus mengenali kondisi keluarga yang didampingi dan memberikan edukasi dengan bahasa yang hangat dan mudah dipahami. Sebab saya percaya tata cara kita menyampaikan sebuah pesan, sama pentingnya dengan isi pesan yang ingin kita sampaikan,” ucapnya.
Ia mengingatkan pendampingan tidak berhenti pada pencatatan atau pemenuhan administrasi.
Kader harus memastikan persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak terkait.
“Ketika Anda menemukan persoalan di lapangan, bangun komunikasi dengan pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Dalam revitalisasi tersebut, para kader mendapatkan sejumlah materi untuk memperkuat kompetensi.
Materi antara lain Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pencegahan stunting, penguatan calon pengantin, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta penguatan peran kader.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan.
Para kader diminta menerapkannya dalam pendampingan keluarga di wilayah masing-masing.
Menurut dia, keberhasilan kegiatan tidak diukur dari selesainya seluruh agenda revitalisasi, tetapi dari perubahan kualitas pendampingan setelah kader kembali menjalankan tugas.
“Ukuran keberhasilan kegiatan ini bukanlah selesainya seluruh rangkaian acara, melainkan perubahan dalam kualitas pendampingan setelah Bapak dan Ibu kembali bertugas,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas keluarga dan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Karena itu, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kampung, serta unsur terkait diminta terus memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan kepada para kader.
“Berikan dukungan kepada para kader agar pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pemkab Mahulu juga menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahulu, serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.
Secara khusus, pemerintah daerah mengapresiasi para Kader Pendamping Keluarga yang selama ini menjalankan tugas mendampingi masyarakat.
Melalui revitalisasi tersebut, Pemkab Mahulu berharap kapasitas kader semakin kuat sehingga pendampingan keluarga dapat dilakukan secara lebih efektif, informasi kesehatan dan keluarga lebih mudah dipahami, serta masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya. (*)
