MAHULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, bersama DPRD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Pidato tersebut disaksikan melalui Rapat Paripurna DPRD Mahulu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Sekretariat DPRD Mahulu, Jumat (14/8/2026).
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan diwakili Wakil Bupati Mahulu Suhuk, menghadiri rapat paripurna tersebut bersama Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso, Wakil Ketua I DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, Wakil Ketua II DPRD Mahulu Desiderius Dalung Lasah, Kapolres Mahulu AKBP Roni Wijaya, anggota DPRD, Forkopimda, dan kepala perangkat daerah.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahan sekaligus menyampaikan arah pembangunan nasional.
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan capaian 20 bulan pemerintahan, evaluasi kebijakan, penyelesaian persoalan struktural, serta langkah pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat.
Wabup mengatakan penyampaian pidato kenegaraan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan nasional dan menyelaraskannya dengan pembangunan di daerah.
“Pidato kenegaraan ini menjadi momentum bagi kita di daerah untuk melihat kembali arah pembangunan nasional dan memastikan kebijakan yang dijalankan di Mahakam Ulu tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.
Sejumlah program strategis pemerintah turut menjadi perhatian dalam pidato tersebut.
Salah satunya penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Selain program strategis, Presiden juga menyampaikan pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebagai gambaran arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut penting diperhatikan pemerintah daerah karena pembangunan nasional pada akhirnya harus mampu memberikan dampak hingga masyarakat di daerah, termasuk wilayah perbatasan dan pedalaman seperti Mahulu.
“Program-program strategis pemerintah pusat harus dapat diterjemahkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Mahakam Ulu memiliki tantangan geografis tersendiri sehingga sinergi pusat dan daerah menjadi sangat penting,” ucapnya.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi ruang bagi jajaran pemerintah daerah dan DPRD Mahulu untuk bersama-sama mengikuti perkembangan kebijakan nasional.
Kehadiran unsur Forkopimda dan perangkat daerah menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam program pembangunan daerah.
Ia menegaskan, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dimaknai tidak hanya sebagai peringatan sejarah, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat Mahakam Ulu,” jelasnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, Pemkab Mahulu bersama DPRD dan Forkopimda turut menyimak arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden.
Momentum itu diharapkan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
