MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem E-Pengendalian SMPeQ untuk memastikan capaian kinerja pembangunan dapat dipantau secara lebih akurat dan terukur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang mengatakan, sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengendalian sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
“Melalui sistem E-Pengendalian SMPeQ, pemerintah daerah diharapkan mampu memantau capaian kinerja secara lebih akurat, cepat, dan terukur,” katanya, Rabu (01/07/2026).
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan data yang valid.
Data menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menentukan kebijakan berikutnya.
Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan informasi yang disampaikan dalam sistem benar-benar menggambarkan kondisi aktual di lapangan.
“Data yang akurat adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Ia menegaskan, kualitas data dan laporan menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah.
Laporan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses evaluasi kinerja pemerintah daerah tidak didasarkan pada informasi yang keliru.
Ia mengatakan, penerapan sistem pengendalian berbasis elektronik juga diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, pengendalian yang dilakukan secara terukur akan membantu pemerintah daerah mengetahui perkembangan program, mengidentifikasi kendala, serta mengambil langkah perbaikan secara lebih cepat.
“Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan laporan yang disampaikan benar, tepat waktu, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tuturnya.
Penguatan sistem tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Mahulu dalam mewujudkan visi pembangunan “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan.”
Dengan dukungan data yang akurat dan sistem pengendalian yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran serta mudah dievaluasi berdasarkan capaian yang terukur. (*)
