MAHULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Paripurna ke-33 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu memberikan penjelasan atas capaian realisasi anggaran sekaligus berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program pembangunan selama semester pertama tahun anggaran 2026.
Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengakui realisasi penyerapan anggaran pada semester pertama belum berjalan sesuai target.
Menurutnya, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh proses pencairan anggaran tahap awal yang turut berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
“Penyerapannya memang agak terlambat. Kendala utama yang kami hadapi, terutama di Mahakam Ulu, adalah proses pencairan tahap pertama yang mengalami keterlambatan. Akibatnya, pelaksanaan fisik pekerjaan juga ikut terlambat karena harus menyesuaikan dengan proses pencairan tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Berbagai langkah percepatan telah dilakukan, termasuk memberikan instruksi kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan unit pelaksana yang tingkat penyerapannya masih rendah agar segera mengakselerasi pelaksanaan program.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya. Kami telah menginstruksikan kepada unit-unit yang realisasi penyerapannya masih rendah agar lebih mempercepat pelaksanaannya. Memang benar masih ada beberapa yang penyerapannya belum optimal,” ucapnya.
Namun, percepatan tersebut, lanjutnya, tidak boleh mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
Pemkab Mahulu memilih menjaga keseimbangan antara target penyelesaian pekerjaan dengan standar mutu agar pembangunan yang dihasilkan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Meski demikian, kami juga tidak ingin pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa. Kalau dipaksakan terlalu cepat, kami khawatir kualitas pelaksanaannya justru menurun,” tuturnya.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Mahulu menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD pada semester kedua 2026.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pemkab Mahulu untuk mempercepat realisasi anggaran, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan setiap program pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)
