MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong pembangunan berbasis lingkungan melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Rukun Tetangga (RT).
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
“Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung di tingkat lingkungan RT,” katanya, Jumat (3/7/2026).
Menurut dia, besarnya dukungan anggaran harus diikuti tata kelola yang tertib.
Pemerintah kampung diminta memastikan seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dilakukan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan, pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat berkonsekuensi terhadap keberlanjutan bantuan.
“Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh pemerintah kampung agar pelaksanaan program dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah kampung tidak boleh menganggap BKK sebagai anggaran yang dapat dikelola tanpa mekanisme yang jelas.
Setiap program harus direncanakan melalui musyawarah kampung, dilengkapi dokumen administrasi, serta dilaksanakan dan dilaporkan secara benar.
Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap mekanisme perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dapat berdampak pada penghentian atau pengurangan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, para Petinggi Kampung diminta segera membentuk dan mengaktifkan kelembagaan RT serta memastikan program berjalan dengan pendampingan Tenaga Ahli GerbangMas apabila diperlukan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan Mahulu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat di tingkat pemerintahan kabupaten.
Menurut dia, pembangunan harus menyentuh lingkungan paling kecil karena di sanalah kebutuhan masyarakat dapat terlihat secara langsung.
“Kalau kita ingin membangun Mahulu dengan baik, jangan hanya melihat pembangunan dari kantor pemerintahan,” ucapnya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah harus berangkat dari keluarga dan lingkungan RT.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap program BKK dapat menjadi instrumen untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus memastikan pembangunan lebih merata hingga tingkat kampung.
“Pembangunan daerah tidak hanya dimulai dari kantor pemerintahan, tetapi harus berangkat dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan Rukun Tetangga,” tuturnya. (*)
