MAHULU — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, mendorong pembangunan dari tingkat paling dasar melalui Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rukun Tetangga (RT).
Program tersebut dirancang untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan sekaligus mempercepat pemberdayaan masyarakat di tingkat RT.
Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan, pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan tidak hanya berpusat pada program pemerintah kabupaten, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
“Karena itu, Pemkab Mahulu menghadirkan Program BKK RT untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan,” katanya.
Menurutnya, tujuan utama program BKK RT adalah membangun kampung yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera dengan memulai pembangunan dari tingkat paling dasar.
Ia menilai RT memiliki posisi penting karena menjadi lingkungan terdekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan warga secara langsung.
“Apabila setiap RT berkembang, setiap keluarga berdaya, dan setiap lingkungan tertata dengan baik, maka kampung akan maju, kecamatan berkembang, dan Kabupaten Mahakam Ulu juga akan semakin maju,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program, Pemkab Mahulu mengalokasikan BKK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 100 juta untuk setiap RT.
Besaran tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lingkungan.
Ia mengatakan, program BKK RT diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Perencanaan kegiatan juga diarahkan agar memperhatikan kebutuhan warga sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap lingkungan.
“Dana tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung di tingkat lingkungan,” jelasnya.
Pemkab Mahulu berharap penguatan pembangunan dari tingkat RT dapat menciptakan efek berantai terhadap pembangunan kampung dan kecamatan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan daerah diharapkan semakin merata sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif dalam menentukan dan mengawal pembangunan di lingkungan masing-masing. (*)
